Serius Tekan Kemiskinan, MFA Sukses Redam Pengangguran di Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kabupaten Batanghari menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang terbukti berhasil meredam tingkat pengangguran sejak 3 tahun belakangan ini.

Hal ini tak terlepas dari tangan dingin Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan H. Bakhtiar, sosok lelaki berusia 48 tahun dan 62 tahun yang menjabat mulai 2021 lalu.

Sejak menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Fadhil-Bakhtiar dikenal fokus merealisasikan visi misinya dengan baik. Diketahui, perkembangan wajah pusat kota berubah pesat.

Tak ayal dengan realisasi program kerjanya tersebut, dari tahun 2021 hingga 2023, duo mantan sekda yang diketahui memilih untuk kembali berpasangan di pilkada 2024 ini sukses menyelamatkan ribuan masyarakat Batanghari dari pengangguran.

"Tahun 2021 pengangguran menurun di angka 4,26 persen. Artinya yang sudah bekerja sejumlah 132,611 orang, dan yang masih menganggur sejumlah 5,907 orang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Batanghari, Ridwan Nur, Senin (13/5/24).

Selanjutnya, pada tahun 2022, Ridwan mengatakan angka pengangguran kembali menurun. Penurunan pengangguran ini mencapai ribuan jiwa.

"Kalau tahun 2022, persentase penurunannya di angka 3,53 persen, total yang memiliki pekerjaan 133,958 orang, dan yang masih menganggur 4.560 orang," jelas Ridwan.

"Kemudian ditahun 2023, angka pengangguran berada di angka 3,85 persen, yang bekerja 138,564 orang dan yang masih menganggur 5,548 jiwa. Peningkatan angka pengangguran tahun 2023 di Kabupaten Batanghari di sebabkan terjadinya efisiensi tenaga kerja pada beberapa perusahaan perkebunan, pertambangan dan  perusahaan jasa," sambungnya.

Ridwan tak menampik, penurunan angka pengangguran ini disebabkan oleh para investor yang percaya untuk berinvestasi di Kabupaten Batanghari.

Berdirinya perusahaan-perusahaan baru diakuinya berdampak banyak bagi peningkatan ekonomi masyarakat Batanghari.

"Tentu iya, usaha dari Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Batanghari berhasil, baik itu dari meyakinkan keamanannya, memudahkan segala jenis perizinan dan lainnya. Salah satu dampaknya ya terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat," tutur mantan Sekretaris Dinas PDK ini.

Tak hanya itu, ia menyebutkan, pihaknya di Dinas tengah berupaya untuk mengurangi  angka pencari kerja diantaranya melaksanakan kegiatan job fair (bursa kerja) yang akan melibatkan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Batanghari.

"Saat ini kami tengah melakukan peningkatan keterampilan dan kompetensi terhadap pencari kerja dengan bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi dan produktivitas (BPVP) Jambi, Medan, dan juga Padang. Kemudian kita juga melaksanakan pelatihan calon pencari kerja pada balai latihan kerja komunitas (BLKK) serta lembaga pelatihan kerja (LPK) di Batanghari," pungkasnya.

Reporter: Juniko

Hampir Satu Dekade, Pemkab Batanghari Pertahankan Opini WTP Secara Beruntun

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Hampir genap satu dekade Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Opini WTP ini merupakan yang ke-9 kalinya disabet oleh Kabupaten pimpinan Fadhil Arief ini secara beruntun. Opini WTP diumumkan bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Batanghari TA 2023, oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Paula Henry Simatupang kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Ketua DPRD, Ilhamuddin, Selasa (7/5/24).

Meski begitu, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi meminta Pemerintah Daerah tidak berpuas diri dengan opini WTP.

"Opini WTP ini bukan tujuan, tapi syarat untuk mencapai tujuan, lantas tujuannya apa? Ya bagaimana Indeks Pembangunan Manusia di daerahnya naik, pengangguran menurun," kata Paula.

Tak hanya itu dirinya juga meminta Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti rekomendasi LHP selama kurun waktu 60 hari kedepan.

“Kami harapkan DPRD juga proaktif, mengawasi persoalan pengelolaan aset pemerintah daerah, ini harus jadi perhatian utama,” ungkapnya.

Reporter:Juniko

Pemprov Jambi Berembuk Cari Solusi Banjir Batang Merao

JAMBI, TIGASISI.NET - Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Banjir Sungai Batang Merao Pasca Banjir Januari 2024, bertempat di Hotel Aston, Selasa (07/05/2024).

 Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani meminta agar pertemuan pada FGD ini diharapkan multipihak dapat berdiskusi menemukan solusi permanen penanganan banjir di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

 Hadir pada kesempatan tersebut Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, Pj. Bupati Kerinci Asraf, S.Pt., M.Si, serta OPD terkait.

Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menyatakan bahwa semua pihak harus menyadari bahwa permasalahan banjir ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, tetapi membutuhkan sinergisitas dan kolaborasi multi sektor. 

“Saya berharap masukan dari pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait, instansi vertikal serta para pakar dapat menghasilkan solusi/alternatif kedepan dalam mengelola ekosistem dan mengurangi dampak bencana diwilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci,” kata Wagub Sani.

Wagub Sani juga menyatakan bahwa akan banyak tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama baik terkait pengurangan potensi bahaya banjir maupun regulasi terkait penanganan daerah aliran Sungai antar wilayah administrasi yang berbeda.

 “Besar harapan saya melalui kegiatan ini, kedepan kita dapat menyusun program terintegrasi, baik dari hulu, tengah hingga hilir, menyiapkan solusi dan alternatif untuk memitigasi dan menangani banjir dikawasan rawan bencana dan juga seluruh wilayah Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.

Menurut Wagub Sani, dalam penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada bulan Januari 2024 lalu, baik pada saat banjir maupun pasca banjir, Pemerintah Provinsi Jambi melalui perangkat daerah terkait membantu penanganan, memastikan agar pasokan masakan dan bantuan logistik kepada masyarakat diwilayah tersebut tidak terganggu. 

“Evakuasi warga diminta secepatnya dilakukan untuk daerah yang dinilai rawan bencana. Petugas kesehatan juga diminta siaga disetiap posko pengungsi selama 24 jam dan gratis untuk mengantisipasi adanya pengungsi yang jatuh sakit. Besar harapan kita bersama, agar apa yang telah dilakukan dan sedang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menangani bencana banjir di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan seluruh wilayah rawan bencana di Provinsi Jambi dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dan selanjutnya dapat menguatkan komitmen seluruh masyarakat Provinsi Jambi bersama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi melakukan mitigasi terhadap bencana banjir diwilayah Provinsi Jambi,” ucap Wagub Sani. 

Wagub Sani juga menyampaikan bahwa penanganan sedimentasi (pendangkalan) Sungai Batang Merao merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk mengusulkan ke Pemerintah Pusat. “Saya berharap semua stakeholder dapat memonitor dan saling berkoordinasi agar upaya- upaya mitigasi banjir dapat dilakukan lebih maksimal, berupaya untuk mengenali risiko banjir, penegakan aturan serta penyadaran masyarakat untuk memitigasi dan mengatasi banjir diwilayah Provinsi Jambi,” pungkas Wagub Sani.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Kerinci Asraf, S.Pt.,M.Si dalam paparannya menyatakan bahwa peristiwa bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci pada tanggal 30 Desember 2023 lalu disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dibeberapa titik lokasi, sehingga memicu meluapnya air Sungai Batang Merao dan beberapa anak Sungai lainnya.

“Berdasarkan perhitungan dari dinas terkait, diperoleh nilai total kerugian akibat rusaknya infrastruktur, rusaknya lahan pertanian dan meningkatnya kerentanan kesehatan masyarakat pada wilayah terdampak bencana alam banjir dan longsor yaitu sebesar Rp. 896.441.382.504 (Delapan ratus Sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah). Dan untuk itu salah satu upaya penanganan pasca banjir ini pemerintah Kabupaten Kerinci telah membentuk Tim Pengkajian kebutuhan banjir dan longsor Kabupaten Kerinci,” jelas Pj. Bupati.

Pj. Bupati juga memaparkan langkah yang harus dilakukan di Sungai Batang Merao yaitu diantaranya normalisasi  sepanjang Sungai Batang Merao dari Hulu ke Hilir, pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Tebing Sungai yang rawan longsor, dan juga melakukan normalisasi Danau Kerinci. (Diskominfo/Maria Yuliana/Foto: Sobirin/Video: Reno Setiawan)