MUAROJAMBI, TIGASISU.NET - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi meminta kepada Pemerintah Kabupaten agar benar-benar selektif dalam mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 mendatang.
Permintaan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Muaro Jambi pada saat agenda rapat kerja I DPRD Muaro Jambi tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2024.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Usman Halik menyampaikan, agar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengutamakan kegiatan dengan skala prioritas seperti pemenuhan belanja mandatory spending harus diutamakan.
Pemerintah Kabupaten, kata dia, juga wajib mengalokasikan anggaran perbaikan penghasilan, berupa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen.
"Termasuk melaksanakan amanat Pemerintah pusat untuk tetap menghitung dan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN Pemkab Muaro Jambi yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non ASN dalam basis data BKN (red- Badan Kepegawaian Nasional)," kata Usman Halik, Senin (9/10) dalam rapat paripurna tanggapan fraksi dewan.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, penyusunan APBD Tahun 2024 sangat diharapkan berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga, outputnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan.
Yang tidak kalah penting, kata dia, penyusunan APBD harus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Muaro Jambi, termasuk warga yang berdomisili atau berada di pelosok.
"Selama ini warga yang berada di pelosok cenderung kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Padahal, masyarakat tersebut sangat mendambakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian maupun sebagai akses masyarakat menuju keluar dari wilayahnya," katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi periode 2004 - 2009 itu menyampaikan, masyarakat di pelosok Muaro Jambi yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten yaitu, masyakarat Rantau Panjang, Rondang, Londrang, Sekumbung, Manis Mato, Rukam, Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo dan masyarakat yang ada di pelosok lainnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, masyarakat tersebut selama ini sangat berharap agar pihak Pemerintah membangun ruas jalan yang telah lama rusak di wilayah Desa-desa tersebut. Akan tetapi, harapan masyakarat tersebut belum kunjung terkabul.
"Kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Muaro Jambi agar memperhatikan secara serius keluhan masyarakat di wilayah terpelosok dan dapat segera merealisasikan kegiatan perbaikan jalan yang mereka dambakan. Termasuk juga mewujudkan pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani bagi Desa-desa yang berada di pelosok tersebut," tukasnya. (.)