BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari kembali melaksanakan rapat paripurna, kali ini dalam Rangka Penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum dan Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Dalam agenda tersebut Ketua DPRD Anita Yasmin membuka langsung rapat tersebut, dan dihadiri langsung juga oleh Wakil Ketua II DPRD Ilhamuddin, Sekretaris Dewan Muhammad Ali, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Wakil Bupati Bakhtiar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Unsur Para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta para tamu undangan lainnya.
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan, dirinya menyampaikan bahwa Perubahan Plafon Anggaran Sementara pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 adalah yang semula sebesar Rp.1,5 triliun lebih menjadi Rp.1,4 triliun lebih yang terdiri pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain lain pendapatan.
Dilanjutkan Bupati MFA, untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja pemerintah daerah di tahun 2023, perubahan belanja daerah yang direncanakan semula sebesar Rp.1,7 triliun lebih berubah menjadi Rp.1,5 triliun lebih.
Sementara itu, selain pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah juga mengalami perubahan. Hal ini berkaitan perubahan jumlah Silpa tahun anggaran 2022 dan realisasi belanja atas pinjaman daerah tahun anggaran 2023.
"Pembiayaan belanja daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dialokasikan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.265 miliar lebih menjadi 198 miliar lebih,"Ungkapnya.
Demikian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 yang telah dirinya sampaikan.
"Saya berharap kiranya dapat dibahas dan disepakati bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam waktu yang tidak terlalu lama,"Tutupnya.