Berita Terbaru
Selasa, 27 Desember 2022
Kamis, 08 Desember 2022
Atasi Kemiskinan Ekstrem, ini Solusi Wabub Tanjab Barat
Kamis, 01 Desember 2022
Bupati Anwar Sadat Buka Diklatsar Menwa Sultan Thaha
Kamis, 10 November 2022
Bupati Kerinci Hadiri Upacara Hari Pramuka di Kemantan Hilir
Jumat, 07 Oktober 2022
Buruan Daftar, Jadi Guru Penggerak Bisa Dapat Sertifikasi Rp 1,5 Juta Hingga Jadi Kepala Sekolah
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Tenaga pendidik atau guru yang sudah mengikuti pelatihan guru penggerak bisa mendapatkan berbagai keuntungan.
Selain sertifikat guru penggerak, para guru juga menerima uang sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta bagi yang berstatus non PNS.
Sedangkan untuk guru PNS, sertifikat guru penggerak bisa membawa para guru untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendikbud No 40.
"Ini sebagai bentuk mempermudah untuk mendapatkan sertifikasi guru yang non ASN. Kalau semua persyaratan yang ditentukan terpenuhi maka dia berhak mendapatkan sertifikasi, kalau tidak salah besarannya itu Rp 1,5 juta per guru yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Rokim.
Rokim juga mengungkapkan, pihaknya terus mengimbau semua tenaga pendidik untuk mengurus sertifikasi guru penggerak. Apalagi kesempatan ini juga dibuka untuk guru berstatus PPPK.
"Kemarin kan sudah disampaikan Pak Bupati, kalau nanti yang PPPK juga lolos dan gajinya Rp 3,5 juta kemudian dia juga lolos guru penggerak kan lumayan bisa dapat Rp 5 juta," ujarnya.
"Makanya dengan misi Pak Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mencerdaskan anak bangsa ya begini caranya yang resmi. Jadi berbanding lurus dia, selain dia dapat gaji lebih, kompetensinya dalam mengajar murid juga harus meningkat," tandasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan update terakhir dari Dinas PDK yang terhitung dari tanggal 30 September 2022, sudah 743 orang mendaftar sebagai calon guru penggerak dan 130 orang sudah melengkapi data untuk lanjut ikut pelatihan.
Reporter: Juniko
Rabu, 28 September 2022
Fadhil Targetkan Semua Tenaga Pendidik di Batanghari Punya Sertifikat Guru Penggerak
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menargetkan seluruh tenaga pendidik tingkat SD dan SMP di Kabupaten Batanghari memiliki sertifikat guru penggerak.
Fadhil menyebutkan kalau dirinya sudah menjalin kerjasama dengan Direktur Guru Tenaga Kependidikan (GTK) dan Kebudayaan RI untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mensukseskan tujuannya tersebut.
"Saya minta kepada bapak ibu semua ikuti program guru penggerak, nanti kita bantu dengan dinas PDK, yang kurang potensinya akan kita latih. Saya sudah ketemu dengan direktur GTK dan Kebudayaan Republik Indonesia, kita minta bantu bagaimana semua guru di Batanghari jadi guru penggerak," kata Fadhil saat memberi arahan kepada ratusan calon guru PPPK di Serambi Kediaman Dinasnya, Rabu (28/9).
Fadhil menegaskan, tidak ada alasan bagi guru di Batanghari untuk tidak ikut program guru penggerak. Menurutnya, kemajuan teknologi tak menjadi penghalang bagi guru untuk lulus jadi guru penggerak.
"Ada yang ngeluh kalau dia sudah tua dan gaptek (Gagap Teknologi), tidak ada jaminan begitu selagi mau belajar. Ilmu berkembang terus dan tantangan berubah terus, jadi kita harus selalu belajar," jelasnya.
Reporter: Juniko
Rabu, 14 September 2022
Carut-marut Pelantikan Sejumlah Kepsek, Begini Penjelasan Dinas PDK
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Beragam persoalan terus mencuat usai pelantikan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) oleh Bupati Batanghari beberapa waktu lalu.
Usai gaduh soal lambatnya penerbitan SK, kini sejumlah nama yang dilantik terindikasi tak memenuhi syarat menjadi kepala sekolah.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini, beberapa kepsek yang dilantik tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan tidak tergolong dalam kategori guru penggerak, sesuai aturan yang tertuang dalam Permendikbud No 40.
Terkait persoalan tersebut, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Hasan Ashari berdalih, keterlambatan SK dikarenakan pekerjaan yang menumpuk dan beberapa persoalan lain.
"Iya betul, kalian lihat sendiri kerjaan di sini? Jangankan kepsek yang dilantik, yang belum dilantik juga ada beberapa kemarin yang tidak hadir. Kalau yang dilantik sekarang SK-nya sedang di proses," ungkap Hasan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/09/22).
Saat ditanya tentang adanya kepsek yang dilantik tak memenuhi syarat, dirinya mengatakan kalau semua kepsek sudah memenuhi semua tahapan yang ditentukan.
"Ini kan semuanya sudah memenuhi proses di BKPSDM, di Sekda juga ada prosesnya. Mudah-mudahan sesuai dengan peraturan Permendikbud No 40. Dan juga mereka itu sekarang tidak lagi berdasarkan NUKS tapi guru penggerak," ucapnya meyakinkan.
Ketika ditanya tentang syarat dalam Permendikbud No. 40 yang berbunyi pengangkatan guru sebagai kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak, dirinya mengakui hingga saat ini belum satupun tenaga guru di Batanghari yang diangkat menjadi kepala sekolah punya sertifikat guru penggerak.
"Mereka itu sekarang tidak lagi berdasarkan NUKS, tapi sebagai guru penggerak. Tapi kita di Batanghari sekarang tidak punya guru penggerak. Guru penggerak kita masih proses kurang lebih 6 bulan, mereka akan belajar untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak, kalau kita sudah ada guru penggeraknya, maka yang tidak memenuhi syarat ini akan kita ganti," tandasnya.
Reporter: Juniko
Sabtu, 10 September 2022
Bupati Adirozal Hadiri Wisuda Tahfiz SDit Nurul Qur’an
Sabtu, 03 September 2022
Fadhil Targetkan Semua Sarpras di Tiap Sekolah Tuntas Sebelum 2024
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari menargetkan penunjang sarana dan prasana (Sarpras) belajar siswa SD dan SMP tuntas sebelum 2024.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, usai melantik 163 orang jabatan pengawas dan kepala sekolah di Serambi Rumah Dinasnya, Jumat (02/09).
"Kita perbaiki data ya, sebelumnya ada Dapodik yang belum sempurna, dan sekarang sudah diperbaiki semua oleh Kadis PDK. Dari data itu baru kita gerak untuk perencanaan dan penganggarannya. Cita-cita kita sebelum tahun 2024 semua ini sudah selesai," harap Fadhil.
Fadhil mengakui, sejauh ini ada beberapa kendala yang menyebabkan Sarpras di tiap sekolah belum mendukung. Dikatakannya, sekolah di Batanghari tidak mau jujur dengan kondisi sekolahnya.
"Dalam pelaporan data Dapodik, kebanyakan guru tidak mau jujur dengan kondisi sekolahnya, kita lihat kursinya patah atau WC rusak tapi di Dapodik dilaporkan baik," jelas Fadhil.
Ketua Asprov PSSI Jambi ini menjelaskan, pemerintah akan selalu berupaya mensupport anggaran jika hal tersebut berkenaan dengan dunia pendidikan.
"Nanti ada yang kita usulkan lewat DAK (Dana alokasi khusus) dan sebagian nanti kita support lewat APBD," ujarnya.
Reporter: Juniko
Foto: Diskominfo Batanghari