UPT KIR Simpang Sungai Duren Tidak Kunjung Aktivitas, Komisi III Ingatkan Janji Kadishub

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET – Komisi III DPRD Muaro Jambi mengingatkan Kepala Dinas Perhubungan Muaro Jambi untuk segera mengaktifkan kantor pengujian kendaraan bermotor UPT KIR Simpang Sungai Duren. Peringatan ini disampaikan Komisi III karena UPT KIR Simpang Sungai Duren merupakan salah satu sumber penghasil PAD di APBD Muaro Jambi T.A 2023. 

Ketua Komisi III DPRD Muaro Jambi, Sumarsen Purba, S.E., mengatakan, melalui proses pembahasan di DPRD Muaro Jambi, UPT KIR milik Dinas Perhubungan itu telah menerima alokasi anggaran untuk melakukan aktivitas uji KIR kendaraan. Namun, sampai saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda UPT KIR tersebut akan beraktivitas.

“Target PAD dari UPT KIR Simpang Sungai Duren itu Rp180 juta. Gimana bisa tercapai kalau tidak ada aktivitas,” kata Sumarsen Purba kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Sumarsen mengingatkan bahwa sebelumnya Kadis Perhubungan Muaro Jambi telah berjanji di hadapan para anggota Komisi III DPRD Muaro Jambi akan memenuhi target PAD dari pos UPT KIR Simpang Sungai Duren. Sumarsen berharap janji tersebut sepatutnya harus dipenuhi terlebih dukungan anggaran sebagaimana permintaan Dishub Muaro Jambi telah disetujui dewan.

“Kami mengingatkan kembali janji Kadishub saat pembahasan anggaran dengan Komisi III. Ada target capaian yang harus dikejar, Kita berharap janji itu harus dipenuhi, makanya dengan tegas kita minta agar UPT KIR tersebut segera diaktivkan,” ujar Sumarsen.

Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setia Bakti Apresiasi Program Jebol Dari Disdukcapil

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti mengapresiasi program Jemput Bola (Jebol) yang telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Muaro Jambi.

Program Jebol ini merupakan bentuk upaya Disdukcapil Muaro Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendekatkan dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil.

Teranyar, program Jebol ini dilaksanakan di Desa Bakti Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setia Bakti menyampaikan, bahwa program Jebol dari Diskducapil Muaro Jambi ini sangat bagus. 

Program Jebol ini, kata dia, melayani seluruh layanan administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil di wilayah Kabupaten berjuluk Bumi Sailun Salimbai ini.

"Saya sampaikan apresiasi kepada Pemkab Muaro Jambi, khususnya Disdukcapil Muaro Jambi yang telah mewujudukan keinginan dan mempermudah pelayanan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil," kata Yuli Setia Bakti.

Yuli Setia Bakti mengatakan, bahwa upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Muaro Jambi ini merupakan bentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

"Saya selaku Ketua DPRD Muaro Jambi sangat mendukung sekali program Jebol Disdukcapil Muaro Jambi ini. Ini sangat membantu masyarakat dalam pendataan dan pemenuhan Adminduk bagi masyarakat," tukasnya.(*)

Robinson Sirait Harap Persoalan Perbatasan Batanghari-Muarojambi Segera Selesai

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Persoalan tapal batas Kabupaten Muarojambi dan Batanghari di desa Tanjung Lebar, Sungai Bahar masih terus bergulir.

Masih dibahasnya persoalan perbatasan dua kabupaten ini menimbulkan kerugian bagi desa Tanjung Lebar.Sebab mereka tidak bisa menikmati pembangunan terutama fisik dari daerah.

Meskipun, sebagian besar warga mengurus kebutuhan admintrasi kependudukanny ke kabupaten muarojambi.

Anggota dewan Kabupaten Muarojambi dari Fraksi PAN Robinson Sirait berharap agar persoalan tapal batas Muarojambi-Batanghari ini segera selesai.

Menurut Robinson, dari informasi yang diterimanya bahwa persoalan tapal batas ini akan diselesaikan pemerintah provinsi. Dimana kedua kepala daerah akan dipanggil oleh Gubernur Jambi untuk menyelesaikan tapal batas ini.

''Persoalan tapal batas ini sebenarnya sudah lama dan sudah sampai juga ke mendagri. Dan info terbaru yang saya dengar dua kepala daerah akan dipanggil gubernur,'' kata Dewan Dapil Mestong-Bahar ini ketika dihubungi Rabu (08/11).

Lebih lanjut Robinson menjelaskan, karena belum ada kejelasan tapal batas warga di sana tidak bisa menikmati pembangunan dari pemerintah daerah terutama terkait pembangunan fisik.

''Saat ini warga jika hendak melaksanakan pembangunan di desa warga melakukannya secara swadaya fasilitas listrik juga belum masuk, di sana ada juga SD yang terbuat dari papan. Meskipun begitu gurunya dari Kabupaten Muarojambi,'' sebut Robinson. Robinson berharap ada keputusan terbaik dalam penyelesaian tapal batas ini.

''Semoga ada keputusan terbaik untuk warga Tanjung Lebar dan kami minta perhatian pak gubernur agar persolan cepat selesai. Dengan memperhatikan segala sesuatunya jangan sampai timbul masalah baru atau meminimalisir permasalahan di desa tanjung lebar terkhusus dusun tanjung mandiri dan sungai beruang.

Agar nantinya setelah ada penyelelesaian dana desa dan dana kabupaten Muarojambi bisa di alokasikan ke dusun tersebut. Minimal anggaran tahun depan murni ataupun nanti di anggaran perubahan 2024,'' harap Robinson.

Robinson menambahkan, keinginan warga agar persoalan tapal batas ini segera diselesaikan disampaikan secara langsung oleh kepala desa Tanjung Lebar Endang Lestari dan warga kepada dirinya ketika melaksanakan reses belum lama ini.

''Sewaktu Reses warga dan Kadesnya menyampaikan harapan mereka agar persoalan tapal batas ini segera diselesaikan,'' tukas Robinson. (,)

DPRD Muarojambi Minta Pemkab Tingkatkan Anggaran Pelayanan Masyarakat

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Pemkab Muarojambi diminta DPRD Muarojambi untuk fokus terhadap kegiatan masyarakat hal ini sebagai mana diutarakan Edison anggota dewan dari fraksi Golkar.

''Kami sepakat jika pada APBD-Perubahan 2023 nanti, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan masih terfokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat. Seperti peningkatan anggaran kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan maupun sektor-sektor pelayanan publik lainnya,'' tuturnya.

Lebih lanjut Edison menyebutkan, karena waktu pelaksanan APBD tidak lama lagi, Ia meminta agar kepentingan dan pelayanan publik diahulukan.

''Karena mengingat waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tinggal beberapa bulan lagi, kami meminta agar program prioritas tepat sasaran yan menyangkut kepentingan publik untuk lebih didahulukan,'' ujarnya.

''Serta kami dari fraksi partai Golongan Karya

meminta kepada seluruh SKPD yang memiliki usulan perubahan anggaran agar

menyiapkan data pendukung dengan sebaik-baiknya serta RKA-nya juga diisi

dengan benar sehingga mempermudah proses pembahasan,'' tukasnya.(*)

DPRD Pertanyakan Uang Purnabakti Direktur PDAM Muarojambi Belum Dibayar

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Meskipun sudah 6 bulan lebih pensiun dari jabatan sebagai pegawai dan Direktur PDAM Muarojambi ternyata hingga kini Budi Mulya belum menerima uang pensiun atau purnabakti dari PDAM. 

Hal ini diungkapkan anggota dewan Muarojambi Fraksi Golkar Edison dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap dua ranperda yang diajukan Pemkab siang tadi (07/11).

"Kami minta tolong perhatikan uang purnabakti Direktur PDAM yang belum dibayar. Kasihan karena itu hak dia," kata Edison.

Direktur PDAM Muarojambi Elis Pirsada ketika dikonfirmasi mengatakan jika pembayaran uang Purnabakti mantan direktur PDAM Budi Mulya sedang dalam proses. 

''lagi proses dan dijalankan. Prosesnya itu diajukan ke dewas dan bagian ekonomi selanjutnya bagian ekonomi yang mengajukannya ke bupati,'' ujar Elis Persada.

Elis membantah jika uang subsidi bisa digunakan untuk membayar uang purnabakti direktur. ''Tidak ada kaitannya dengan subsidi. Pembayaran uang purnabakti itu murni hasil dari pendapatan perusahan (PDAM Muarojambi red),'' kata Elis.

 Berapa besaran uang purna bakti yang akan diterima mantan direktur PDAM nantinya, Elis tidak bisa memastikannya. 

''Ada rumusnya dari Permendagri untuk pembayaran besaran uang purna bakti direktur. Dan di situ tertulis juga sesuai dengan kemampuan perusahaan,'' kata Elis.(*)

DPRD Muarojambi Gelar Paripurna Tanggapan Fraksi Terhadap Dua Ranperda Eksekutif

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Muarojambi Selasa siang (07/11) mengelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum terhadap dua Ranperda yang diajukan Pemkab Muarojambi. 

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Muarojambi H Junaidi.  Dalam sambutannya Junaidi mengatakan jika rapat kali ini merupakan lanjutan dari rapat paripurna Senin (06/11) lalu yang mengagendakan penyampain dua Ranperda oleh Pj Bupati Muarojambi.

''Ini merupakan rapat lanjutan paripuna senin kemarin. Dan selanjutnya saya persilahkan rekan dewan dan fraksi untuk menyampaikan pandangannya,'' ujar Junaidi.

Semua fraksi pada  mendukung dua ranperda yang diajukan tersebut salah satunya Ranperda tata ruang wilayah. 

''Jika ranperda ini disahkan jadi perda kami berharap tidak ada lagi kesenjangan dalam pembangunan di setiap kecamatan di Kabupaten Muarojambi ini. Kami ingin pembangunan dilakukan secara merata,'' tutur Juru bicara Fraksi PDIP Hermanto. 

''Setelah disahkan nanti menjadi perda, Kami ingin pemkab Muarojambi menjalankan apa yang sudah diajukan dalam Perda tersebut tentunya dengan aturan yang berlaku,'' timpal Juru Bicara Fraksi Demokrat Sukarman Bontet. 

Fraksi PAN Minta Pemkab Optimalkan Tingkatkan PAD

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Fraksi partai amanay nasional PAN di DPRD Muarojambi meminta agar Pemkab Muarojambi mengoptimalkan untuk meningkatkan PAD. Hal inikatakan anggota dewan dari PAN Robinson Sirait, dalam rapat paripurna belum lama ini. 

''Peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (pad) harus dilakukan dengan optimal karena baru bisa memberi konstribusi 8% terhadap apbd.Dan jika PAD naik makan pembangunan juga akan berjalan dengan baik dan merata,'' sebutnya.

Untuk meningkatkan PAD dibutuhkan kerjasama OPD terkait. ''Kepada opd terkait harus turun lansung ke objek pajak dan objek restribusi dan menghitung langsung potensi yang sebenarnya dan tidak hanya menerima laporan dari pihak perusahan dan perorangan,'' tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, saat ini masih ada ketidak patuhan pawa wajib pajak dan retbusi untuk membayar kewajibannya baik perorangan maupun perusahan.

''Fraksi pan juga mencermati terhadap ketidak patuhan pembayaran pajak dan restribusi. Baik dari pihak swasta maupun pribadi, karena kita belum menerapkan aturan dan sistem yang baik serta kurang menerapkan sangsi yang tegas seperti yang sudah diterapkan di kabupaten dan kota lain,'' tegasnya.

Selain memberi masukan dan saran, Fraksi pan juga memberikan apresiasi terhadap Pj Bupati Muarojambi yang sering berinteraksi dengan masyarakat. ''Kam mengapresiasi pj bupati kabupaten muaro jambi yang sering berinteraksi dengan masyarakat serta menapung aspirasi masyarakat untuk kemajuan negeri sailun salimbai,'' katanya 

''PAN terus mendorong pemerintah kabupaten muaro jambi agar dapat mengambil langkah-langkah dalam penyelesian tapal batas khusunya desa tanjung lebar dusun tanjung mendiri agar mereka merasa merdeka seperti daerah lainya,'' ujarnya.

Robinson menambahkan partainya berharap hubungan kerjasama yang selama ini telah terjalin dan berjalan dengan baik antara pihak eksekutif dan legislatif.

''Hubungan dan interaksi yang baik selama ini kami harap terus berjalan dan dapat terus kita pertahankan untuk memacu prestasi guna memajukan pembangunan kabupaten muaro jambi,'' timpalnya.(*)

Dewan Minta OPD Perhatikan Usulan Program Sebelum menentukan Anggaran

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Pemkab Muarojambi akan mengesahkan APBDP tahun 2023. Ada beberapa program baru yang muncul di beberapa OPD yang tentunya memerlukan anggaran.  Agar tidak salah pengunaan angaran Fraksi Nasdem-PKS meminta kepada tim TPAD agar memperhatikan program yang diajukan tiap OPD. 

‘’Kami berharap kedepan tim TPAD perlu memperhatikan program prioritas setiap OPD sebelum memberikan pagu anggaran,’’ tutur Muhamad Taufik,  dari fraksi Nasdem-PKS.  

Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ia menambahkan, fraksinya juga mendorong pemerintah agar tidak mengerjakan pekerjaan fisik dilakukan di penghujung anggaran.

‘’ Fraksi Nasdem-PKS mendorong pemerintah agar pengerjaan kegiatan-kegiatan fisik tidak di lakukan di penghujung tahun anggaran supaya semua tahapan dilakukan dengan baik,’’ paparnya. Selain pekerjaan fisik jangan dilakukan di penghujun anggaran, fraksi nasdem-pks juga meminta serapan anggaran dapat di lakukan tidak di akhir tahun supaya pekerjaan bisa terlaksana dengan maksimal.

‘’Biar lebih maksimal serapan anggaran jang di penghujung anggran,’’ katanya. Ia menambahkan. fraksi nasdem-pks meminta dari peningkatan apbd sebesar 12.759.474.988,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), tersebut di alokasikan untuk kegiatan prioritas. 

Diantaranya penambahan pbi apbd, penyelesaian tks pada dinas kesehatan, penambahan lpju dinas perkim, bantuan pada kelompok tani, dan program prioritas lainnya. ‘’Kerjakan yang pritotas dulu dan untuk kepentingan masayarakat,’’ timpalnya.(*)