Anita Yasmin Kritik Lambannya Laporan KUA PPAS Pemkab Batanghari

 

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Laporan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Pemerintah Kabupaten Batanghari menuai kritik dari Ketua DPRD, Anita Yasmin.

Pasalnya, laporan yang diserahkan kepada pihak DPRD terkesan lamban dan melenceng dari jadwal yang di tentukan.

Hal tersebut di ungkapkan Anita Yasmin saat memimpin rapat paripurna di Ruang Pola Utama Gedung DPRD, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD TA 2023 Pemerintah Kabupaten Batanghari. Rabu (14/9/22).

“Laporan KUA PPAS kita kali ini agak lambat, saya minta untuk selanjutnya hal semacam ini tidak terjadi lagi,” pinta politisi PAN tersebut.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna itu dihadiri oleh Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar dan sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batanghari

Fadhil Arief Hadiri Panen Raya di Desa Pematang Limo Suku

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menghadiri panen raya Padi Sawah di Desa Pematang Limo Suku, Kecamatan Muara Tembesi, Senin (18/9/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Fadhil Arief menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, kelompok tani serta seluruh yang hadir pada acara tersebut.

“Saya minta maaf, karena datang terlambat. Beberapa hari lalu saya jatuh dari motor, saat main motor trail. Bahu saya, tulangnya lepas dari posisi dan ada urat yang putus dan harus dioperasi,” kata Bupati Batanghari.

Dihadapan masyarakat, dirinya juga menjelaskan apa penyebab ia mesti terlambat datang ke acara dari jadwal yang ditentukan.

“Tadi pagi, jadwal saya harus kontrol ke dokter. Tolong doakan agar saya segera sembuh dan dapat melaksanakan tugas saya,” ujarnya.

Pemkab Batanghari Kembali Raih Nilai MCP Tertinggu se-Provinsi Jambi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali meraih nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi di Provinsi Jambi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Raihan tersebut berdasarkan nilai tinggi yang diperoleh daerah pimpinan Muhammad Fadhil Arief ini dengan torehan nilai 90,91.

Penilaian tersebut diserahkan langsung oleh KPK RI pada Kamis (14/9/2023) di Swis Bell Hotel Jambi, dalam acara Rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi bersama seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Jambi.

“Raihan nilai MCP tertinggi di Provinsi Jambi ini dijadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, karena apa yang telah dicapai saat ini belum sampai kepada tingkatan ideal penerapan good governance,” kata Fadhil Arief.

Sekda Kerinci Resmikan Kampung Bebas Narkoba

KERINCI, TIGASISI.NET - Bupati Kerinci diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Zainal Efendi, meresmikan Kampung Bebas Narkoba, bertempat di Desa  Siulak Gedang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Rabu (13/9/2023).

 Sekda Kerinci  mengapresiasi Polres Kerinci, dalam upaya pemberantasan narkoba di Desa Siulak Gedang. Program ini diharapkan mampu menjadi tonggak awal dalam menciptakan generasi muda yang bebas dari ancaman narkoba, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.

"Kita berharap sekali dengan adanya peresmian Kampung bebas Narkoba desa Siulak Gedang ini, mudah - mudahan desa atau kampung ini bebas narkoba. Saat ini lebih dari setengah isi lapas sungai penuh kasusnya narkoba, oleh sebab itu dengan adanya acara ini kita harapkan semua elemen masyarakat sadar akan bahaya narkoba baik itu terhadap diri sendiri dan juga terhadap masyarakat," terang Sekda Kerinci.

Zainal Efendi menekankan, dengan adanya peresmian Kampung bebas Narkoba ini, mudah - mudahan desa benar - benar menjadi tempat yang bebas dari narkoba, sebagai kontribusi kita untuk mempersiapkan generasi muda yang akan memimpin dunia.

Kapolres Kerinci melalui Kasat Narkoba IPTU Jeki Nopriadi,SH juga turut menyampaikan pentingnya langkah preventif dan edukatif dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

"Harapan kami sesuai dengan pesan bapak Kapolres Kerinci bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada pihak kepolisian saja, tapi diharapkan dari tingkat keluarga, masyarakat dan lingkungan, 

hingga sampai titik benar - benar bebas dari narkoba," ungkap IPTU Jeki Nopriadi.

"Kami berharap untuk seluruh elemen masyarakat tidak hanya di Desa Siulak Gedang, dapat turut serta berpartisipasi dalam mendukung program Kampung Anti Narkoba, sehingga wilayah Desa Siulak Gedang khususnya dapat terbebas dari narkoba," ucapnya.

Dengan langkah - langkah preventif ini, Kampung bebas Narkoba desa Siulak Gedang berkomitmen untuk menjadi percontohan Kampung Bebas Narkoba yang sukses dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Pewarta: Yudi

Anwar Sadat Ingatkan Bawahannya Soal Gratifikasi Menjelang Idul Fitri

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selasa (12/9)

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah,  Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota DPRD, Narasumber dari KPK RI, Kepala OPD, Para Camat, Lurah, Ketua APDESI, dan Pengurus se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadar, M. Ag menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim KPK RI di Bumi Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan. Selain itu Bupati juga berikan ucapan terima kasih atas kesediaan para Tim KPL untuk memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan monitoring evaluasi implementasi, terkait program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

" Dapat kami laporkan kepada Tim KPK RI, bahwa kegiatan pengendalian gratifikasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain dengan melaksanakan sosialisasi kepada perangkat daerah khususnya untuk perangkat daerah yang mempunyai tugas pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Mall Pelayanan Publik dan sebagainya," ujarnya

"Dilakukan juga pemasangan banner di beberapa tempat serta pembuatan surat edaran kepada semua perangkat daerah menjelang hari raya Idul Fitri untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, kemudian juga dilakukan penegasan komitmen yang dimulai dari saya sendiri selaku pimpinan daerah dengan pejabat esselon II dan pejabat pembuat komitmen yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat," tambahnya.

Bupati Tanjung Jabung Barat berharap agar Tim KPK RI dapat memberikan tambahan pemahaman dan pencerahan tentang gratifikasi. Semoga upaya yang telah dilakukan terkait pencegahan gratifikasi dan korupsi pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh 2 perwakilan dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI. Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag memberi pernyataan penutup kegiatan sosialisasi yang menyampaikan bahwa apresiasi kepada KPK RI yang telah menyelenggarakan sosialisasi terkait gratifikasi.

"Banyak ilmu wawasan yang kita dapatkan pada hari ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber pada kegiatan gratifikasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua khusisnya terkait gratifikasi dan kita diberi kemudahan dalam mengimplementasikannya," Tutupnya 

Lantik Sumardi, DPRD Batanghari Akan Gelar Musyawarah Dalam Waktu Dekat

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari, Anita Yasmin mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan musyawarah terkait Pengganti Antar Waktu (PAW) salah satu anggota DPRD aktif yang meninggal dunia pada bulan Mei 2023.

“Hari ini akan dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan pelantikan, dan insyaallah secepatnya. Artinya, mungkin dalam beberapa hari ini akan segera dilaksanakan,” kata Anita Yasmin.

Saat disinggung nama PAW almarhum Hartono yang merupakan anggota DPRD Fraksi Golkar, Anita sebutkan bahwa Namanya Sumardi.

“Atas nama Sumardi ya, mungkin kawan-kawan juga sempat dengar resmi dari KPU. Mantan Kades Olak beliau,” sebut istri Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN).

Saat disinggung mengapa lama usulan PAW almarhum mendiang Hartono, Anita sebutkan itu merupakan permasalahan internal partai.

“Sudah sempat dengar permasalahannya, itu internal partai Karena memang setelah dari pak Hartono itu kan ada beberapa nama yang harusnya mengisi PAW tersebut,” ujarnya.

“Memang ada permasalahan konflik internal, yang mana memang ada dua nama menyatakan mengundurkan diri dari partai Golkar, sehingga tidak dapat memenuhi hak sebagai PAW dari bapak Hartono. Setelah beberapa tahapan salah satunya diantaranya adalah, proses mediasi kemudian Klarifikasi antara kpu dan Golkar akhirnya menemukan titik temu yang mana yang berhak menggantikan itu adalah pak Sumardi,” pungkasnya.

Sempat Beda Pendapat, M Ali AB Jelaskan Tata Tertib Rapat Banggar

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, M. Ali menjelaskan Tata Tertib (Tatib) tentang rapat di Gedung Sekretariat DPRD.

Sebelumnya, sempat menjadi perdebatan diantara para anggota DPRD yang melaksanakan rapat Badan Anggaran (Banggar) pada beberapa waktu lalu.

Rapat Banggar tersebut membahas soal, Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jambi pada pemeriksaan mata anggaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2022.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sekretaris Dewan (Sekwan) M. Ali menjelaskan secara aturan terkait beberapa rapat di lingkup DPRD Batang Hari. Secara aturan yang berlaku, ada aturan tentang tertutup atau terbukanya rapat Banggar .

“Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 12 tahun 2018 tentang pendoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten maupun kota, bahwa idealnya rapat Banggar dilakukan secara tertutup,” ujar M. Ali.

Ia menjelaskan, dibalik tertutupnya rapat Banggar itu, tertera di ayat tiga pada pasal 114 peraturan DPRD, mengatakan rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan para peserta.

“Pelaksanaan rapat itu bisa terbuka atau tertutup, sesuai musyawarah dan kesepakatan bersama antara pimpinan dan peserta rapat,” tuturnya.

Sekwan juga menyebutkan, dalam pasal 114 ayat sembilan yang berbunyi rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, dan rapat badan kehormatan.

“Hanya rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum yang wajib dilaksanakan secara terbuka, sesuai pasal 114 ayat dua,” ungkapnya.

Tekan Praktik Korupsi, Rokim Ingatkan Seluruh Kades Jaga Nama Baik Bupati

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Inspektur Daerah pada Inspektorat Kabupaten Batanghari, Muhammad Rokim mengingatkan agar seluruh kepala desa selalu menjaga nama baik Bupati Muhammad Fadhil Arief.

Hal ini disebut Rokim lantaran ia tak ingin kepala desa di Batanghari terlibat kasus korupsi dalam mengelola Dana Desa (DD).

"Ya Kades jangan sampai korupsi, harus jaga nama kepala daerah," tutur Rokim singkat, Rabu (13/9/23).

"Sudah kita kasih arahan dan pembekalan kok dalam mengelola dana desa, kalau masih mau korupsi ya kelewatan," sambungnya.

Rokim menegaskan, pihaknya tidak main-main soal aturan. Ia berkomitmen akan menindak tegas para kades yang coba kucing-kucingan soal dana desa.

"Ya kita hukum, kita selaku APIP punya tanggung jawab soal itu." Tutupnya (red).

Sekda M. Azan Hadiri Pemusnahan BB di Kejaksaan Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sekretaris Daerah Muhammad Azan menghadiri pemusnahan Barang Bukti (BB) di Kejaksaan Negeri Batanghari, Rabu (13/9/23).

Dalam sambutannya, M. Azan memberikan apresiasi atas terlaksananya giat pemusnahan barang bukti yang telah dilakukan oleh Kejari Batanghari. Selain itu, dirinya juga menyampaikan permohonan maaf Bupati Batanghari yang tak dapat hadir dikarenakan ada giat lain.

“Permohonan maaf Bapak Bupati Batanghari yang tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan berbarengan, tidak mengurangi rasa hormat, atas nama pemerintah daerah kami menyambut baik kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batanghari,” ucap Azan.

Atas nama pemerintah daerah, Azan mengajak semua pihak, baik aparat penegak hukum, instansi terkait, maupun segenap komponen masyarakat untuk selalu bersinergi dalam memberantas tindak pidana kejahatan di Kabupaten Batanghari.

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti dukungan dari Stakeholder APH, bagaimana melakukan penegakan hukum secara akuntabel untuk Batanghari yang lebih baik dimasa mendatang,” 

Pemkab Tanjab Barat dan Bank BI Rapat Bersama, Bahas Langkah Cegah Inflasi

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi gelar High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kegiatan yang diselenggarakan di Pola Utama tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. Senin (11/9).

Dalam sambutannya Bupati menyambut baik digelarnya rakor ini, sebab menurut Bupati kegiatan ini memiliki makna strategis, dalam mewujudkan sinergi dan komitmen bersama guna menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Kami minta, TPID Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk bersungguh - sungguh menunjukkan kerjasama, kerja keras serta komitmen sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan membangun langkah-langkah strategis, dalam memetakan setiap persoalan yang ada saat ini, meliputi harga, pasokan, distribusi dan koordinasi akan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kelangkaan dan tingginya harga sembako yang sedang menjadi pembicaraan hangat masyarakat saat ini," Katanya

Dikatakan Bupati, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok perlu menjadi perhatikan bersama, agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di tengah meningkatnya permintaan, sehingga kedepannya, tidak terjadi kepanikan dimasyarakat dan situasi didaerah selalu kondusif. 

Melalui kegiatan tersebut, Bupati berharap seluruh hasil rakor hari ini dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi komitmen bersama terhadap penyelesaian penanganan Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Tahun 2023. 

"Ini sebagai wujud nyata dan kepedulian kita bersama terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat, karena inflasi berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat." Ungkap Bupati.

Sementara itu Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto menyampaikanmelalui High Level Meeting, BI juga mengupayakan penguatan koordinasi dan komunikasi melalui rakor pengendalian inflasi, capacity building TPID, edukasi inflasi dan penggunaan produk pangan olahan.

Bank Indosesia Provinsi Jambi merekomendasikan upaya pengendalian sesuai dengan koridor 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Mendorong hilirisasi produk komoditas pangan strategis untuk meningkatkan nilai tambah, menjamin kepastian serapan hasil panen, menjamin ketersediaan pasokan, dan meminimalisir risiko fluktuasi harga.

Pewarta: Rahmad