Pemkab Batanghari Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI atas capaian sebagai Kabupaten peduli HAM tahun 2022.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris kepada Bupati Batanghari yang diwakili oleh Asisten I Setda Kabupaten Batanghari, M Rifa’i di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa, (23/4/2024).

Selain Kabupaten Batanghari, beberapa kabupaten kota seperti Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh juga mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2023.

“Alhamdulillah, kinerja Pemerintah Kabupaten Batanghari mendapatkan respon yang baik dari pemerintah pusat Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja kita,” kata Rifai.

Ada beberapa penilaian dan parameter yang dinilai sehingga Kabuapten Batanghari memperoleh Penghargaan Peduli HAM tahun 2022.

Yaitu hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta hak atas perlindungan perempuan dan anak.

Sebelumnya pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Batanghari juga telah mendapatkan penghargaan yang sama yaitu sebagai Kabupaten peduli HAM tahun 2021.

Untuk diketahui pemberian penghargaan ini juga sebagai salah satu rangkaian peringatan hari hak asasi manusia sedunia ke-75 tahun 2023 yang lalu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama M. Kusen Raharjo dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Batanghari Syafri.

Zulva Fadhil Serahkan Kursi Roda ke Penyandang Disabilitas

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kegua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari Zulva Fadhil memberikan Bantuan Sosial (Bansos) yang berupa kursi roda untuk penyandang disabilitas dan lansia.

“Iya, kami TP PKK Kabupaten Batanghari berikan bantuan kursi roda kepada lansia dan disabilitas, dan mereka berhak mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat pada umumnya,” kata Ketua TP PKK Kabupaten Batanghari.

Pemberian bantuan ini sebagai upaya pelayanan kesejahteraan sosial yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Selain itu, juga upaya rehabilitasi sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

“Hal ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang disabilitas,” ujarnya.

Bantuan sosial kursi roda tersebut sebanyak 41 unit yang disalurkan setiap kecamatan di Kabupaten Batanghari. Sejauh ini sudah disalurkan sebanyak 25 unit kursi roda.

Untuk itu, Zulva mengharapkan dengan adanya bantuan kursi roda ini kepada penyandang disabilitas dan lansia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat secara lebih aktif dan mendorong semangat hidup untuk lebih mandiri.

“Diharapkan dengan adanya bantuan kursi roda ini dapat bermanfaat dan bisa mempermudah mereka dalam beraktivitas keseharian para penyandang disabilitas dan tetap selalu semangat menjalani aktivitas kedepannya," tutupnya.

"Magic" Bupati Fadhil Arief Rubah Wajah Kota Muarabulian

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Stigma Kabupaten Batanghari sebagai kota mati atau terasing kini perlahan - lahan mulai sirna.

Kabupaten tertua di Provinsi Jambi itu kini mulai disulap oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA).

'Tangan dingin' sang Bupati dalam dua tahun terakhir ini mampu merubah wajah kota menjadi objek berkunjung masyarakat hingga destinasi wisata.

Tentunya, tidak mudah bagi ayah empat anak ini untuk mengembalikan kejayaan Batanghari sebagai Kabupaten pelopor yang diketahui menjadi cita-citanya saat ini.

Banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi selama ia menduduki jabatan sebagai orang nomor wahid di Bumi Serentak Bak Regam tersebut.

Lantas apa saja yang sudah berhasil disulap Bupati Fadhil Arief untuk Kabupaten yang memiliki ikon Tapa Malenggang ini?

Dimulai dari wajah kota Muarabulian, ada beberapa titik mengalami perubahan yang begitu menonjol, diantaranya pada area perkantoran Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Perubahan mulai terlihat dari dua tugu yang berada di Simpang Empat BBC dan Simpang Empat Gapura Perumnas Muarabulian yang tampak lebih bercahaya pada malam hari.

Kemudian pembangunan alun-alun pada Lapangan Garuda yang juga masih berada di area perkantoran atau tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman lebih terlihat modern.

Tak hanya itu, tentunya yang saat ini tengah ramai diperbincangkan yakni pedestrian yang terletak di Seberang Rumah Dinas Bupati atau yang berlokasi di Pematang Umo Tinggal.

Bangunan yang menyedot anggaran hingga 10 Miliar ini cukup terbayarkan dengan ramainya aktifitas pengunjung pada siang hingga malam hari.

Amrizal (43) salah satu pengunjung taman Tapa Malenggang mengaku senang dengan pembangunan yang dilakukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.

"Kalau dulu kita ke Bulian ini ya palingan kepasar atau ke minimarket saja, kalau sekarang kan ada tempat jalan-jalannya sekalian bisa bawa anak-anak," ucap warga Desa Bulian Jaya ini dengan wajah sumringah, Rabu Sore, (18/04/24).

Kepala Bidang Cipta Karya pada dinas PUPR Batanghari, Andri Wisnu Pratama mengatakan pembangunan yang dilakukan tersebut belum selesai secara maksimal.

Ia menyebutkan, Pemerintah kembali menganggarkan untuk penyempurnaan pembangunan pada beberapa titik hingga penambahan item di pusat kota Muarabulian.

"Tahun 2022 kita masuk ke tahap fisiknya, tahun ini baru kita sempurnakan. Kalau untuk di Taman Tapah Malenggang itu sesuai perintah Pak Bupati akan kita bangun wahana sepeda gantung, kemudian objek foto-foto, dan arena bermain anak," papar Andri.

Reporter: Juniko

Pembahasan APBD dan APBD-P, Quzwaini: Masih Ada Ketidaksesuaian

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menyebutkan bahwa proses penyusunan, pembahasan APBD dan APBD-P 2023 masih terdapat ketidaksesuaian dalam penetapannya.

Hal itu disampaikan oleh Quzwaini dalam rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023 pada Rabu April 2024.

“Sebelum kami menutup penyampaian rekomendasi. Kami menyampaikan, untuk menjadi perhatian bersama dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan rancangan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD perubahan menjadi peraturan daerah, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan anggaran pada APBD tahun anggaran 2023,” kata Quzwaini.

Dilanjutkan Quzwaini, sebagaimana dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Batanghari dan Perda Kabupaten Batanghari dalam penyusunan APBD perubahan perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku.

“Diantaranya peraturan menteri keuangan nomor 90 tahun 2023 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023, perarutaran menteri keuangan nomor 91 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil perkebunan sawit,” kata Dia.

“Peraturan menteri keuangan nomor 98 tahun 2023 tentang perubahan dan peraturan menteri keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa dan keputusan menteri keuangan nomor 350 tahun 2023 tentang rincian alokasi, insentif dan kinerja tahun berjalan,” sambungnya.

Quzwaini juga menyebutkan. Kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat, DPRD Kabupaten Batanghari meminta kepada pemerintah daerah bersinergi dengan pihaknya dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah.

“Kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun anggaran 2023, sehubungan dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Batanghari meminta kepada pemerintah daerah bersinergi dengan DPRD Kabupaten Batanghari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan perubahan sesuai tugas dan wewenang dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Paripurna Sepi, Quzwaini Pinta Pemerintah Serius Bahas LKPJ Bupati Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Quzwaini Marzuki meminta Pemerintah Daerah serius membahas Laporang Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batanghari TA 2023.

Hal tersebut disampaikan lelaki karib disapa Paman Win ini diakarenakan paripurna yabg berlangsung di Aula utama gedung DPRD terlihat sepi.

"Pak Wabup, evaluasi ini untuk didengarkan. Kita lihat, OPD-OPD yang hadir ini agak kurang, para camat, para kepala desa. Ini adalah merupakan tugas kita bersama, bukan tugas kito DPRD dan Pemerintah, semua lading sektor yang ada di Kabupaten Batanghari,” tegasnya.

Melalui Quzwaini, DPRD Batanghari berpesan kepada seluruh aparatur dalam Pemerintahan Kabupaten Batanghari agar menjaga sinergisitas, untuk menjalankan activity lebih baik.

“Kita berharap apa yang kita sampaikan pada hari ini merupakan untuk evaluasi kedepan dan tidak ingin terulang kembali, karena itu kami berharap pada kita semua tetap untuk menjaga sinergisitas pemerintah, semua tingkatan untuk dapat menjalankan aktivity yang lebih baik,” pungkasnya.

Quzwaini Pinta LKPJ Bupati Batanghari Dievaluasi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - DPRD Kabupaten Batanghari meminta agar pemerintah daerah menjadikan bahan evaluasi atas apa-apa yang disampaikannya, dalam rapat paripurna rekomendasi penyampaian LKPJ Bupati Batanghari TA 2023 pada Rabu 17 April 2024.

Mewakili penyampaian Quzwaini, DPRD Batanghari berpesan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari agar apa yang disampaikan oleh DPRD Batanghari menjadi bahan evaluasi serta perbaikan kinerja kedepannya.

Pak Wabup, evaluasi ini untuk didengarkan. Kita lihat, OPD-OPD yang hadir ini agak kurang, para camat, para kepala desa. Ini adalah merupakan tugas kita bersama, bukan tugas kito DPRD dan Pemerintah, semua lading sektor yang ada di Kabupaten Batanghari,” tegasnya.

Melalui Quzwaini, DPRD Batanghari berpesan kepada seluruh aparatur dalam Pemerintahan Kabupaten Batanghari agar menjaga sinergisitas, untuk menjalankan activity lebih baik.

“Kita berharap apa yang kita sampaikan pada hari ini merupakan untuk evaluasi kedepan dan tidak ingin terulang kembali, karena itu kami berharap pada kita semua tetap untuk menjaga sinergisitas pemerintah, semua tingkatan untuk dapat menjalankan aktivity yang lebih baik,” pungkasnya.

Anita Yasmin Pimpin Paripurna LKPJ Bupati Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin  didampingi wakil ketua I dan wakil ketua II, memimpin langsung Rapat Paripurna pada Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang Hari terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun 2023 di Ruang Pola DPRD. Rabu (17/04/2024).

Salam sambutannya, Ketua DPRD Batang Hari, Anita yasmin selaku pimpinan sidang paripurna, mengatakan atas nama unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Anita Yasmin mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1445 H.

"Minal Aidzin Wal Faidzin mohon maaf lahir dan batin, semoga tentunya kita semua suci kembali fitri kembali, kemudian apa saja amalan amalan perbuatan baik kita di bukan Ramadhan ini diterima oleh Allah. SWT,” ucap Anita.

“Dan tentunya segala kesalahan kekhilafan antar manusia antar kita bergaul selama ini dapat diampuni dan kita saling memaafkan,” sambungnya.

Disebutkan Anita, dasar daripada paripurna hari ini merupakan hasil dari kerja komisi-komisi terhadap pembahasan LKPJ Bupati Batang Hari TA 2023.

"Sehubungan dengan hal tersebut rapat Paripurna ini adalah penyampaian rekomendasi dari DPRD kepada Bupati Batang Hari dalam hal ini pemerintah Daerah atas LKPJ Bupati Batang Hari tahun anggaran 2023,” ujarnya.

Anita juga mengatakan, atas nama DPRD Kabupaten Batang Hari dirinya menyampaikan terimakasih kepada Bupati Batang Hari melalui wakil bupati atas penyampaian LKPJ kepada pihak DPRD dalam paripurna sebelumnya.

Marjani Beri Saran untuk Peningkatan Kinerja Disbunnak Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ini rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari terhadap Dinas Perkebunan, Peternakan (Disbunak) kemudian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (PPP), saat rapat paripurna tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu 17 April 2024.

Disampaikan DPRD Kabupaten Batanghari melalui Marjani, melalui Disbunak DPRD Kabupaten Batanghari mendorong pemerintah daerah untuk membuat program yang dapat mengantisipasi penyebaran penyakit penular pada hewan ternak.

“Disamping penyediaan obat-obatan dan vitamin juga perlu diperhatikan asupan makanan hewan ternak, khususnya pada musim hujan kemarau dan musim banjir,” kata Marjani.

Kemudian disebutkan Marjani, DPRD Kabupaten Batanghari mengapresiasi dan mendukung penyaluran bibit kelapa sawit dan bibit kelapa hibryda kepada masyarakat dengan harapan agar produksi komunikasi ini dapat terus meningkat, apabila bibit yang diberikan memiliki kualitas yang baik.

“Akan tetapi target salur untuk bibit kelapa sawit pada tahun 2023 sebanyak 60 ribu bibit kelapa sawit, belum terlaksana secara maksimal. Untuk itu DPRD Kabupaten Batanghari merekomendasikan agar program ini dievaluasi secara menyeluruh dari perencanaan dan kendala-kendala yang dihadapi agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Ini Kritik DPRD di LKPJ Bupati Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari untuk Disdagkop-UKM, DPMPTSP, Disparpora serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu 17 April 2023.

Marjani mewakili DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan, untuk urusan perdagangan kooperasi usaha kecil menengah Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM) Kabupaten Batanghari. DPRD Kabupaten Batanghari mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap bantuan langsung kepada pelaku usaha UMKM yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui program Dumisake (2 miliar 1 kecamatan).

“Lakukan bimbingan secara berkala agar program ini dapat meningkatkan kepentingan ekonomi masyarakat,” kata Marjani.

DPRD Kabupaten Batanghari mendorong, program operasi pasar dengan mengelar pasar murah agar terus dilakukan.

“Kalau bisa, jangan hanya saat menghadapi perayaan hari besar keagamaan, akan tetapi juga dilakukan ketika adanya kelangkaan atau tingginya harga jual bahan pokok,” ucapnya.

Kemudian DPRD juga meminta, Disdagkop-UKM memberikan pelayanan kepada pelaku usaha yang menyewa aset pemerintah daerah dengan melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menyewa ruko, toko, dan los di pasar milik pemerintah daerah.

“Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tunggakan sewa dan dari pelaku usaha yang menyewa aset daerah tersebut,” ujarnya.

DPRD Pinta Diskominfo Tingkatkan SDM Pegawai

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Demi memaksimalkanpemanfaatan aplikasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meningkatkan SDM.

Hal itu disampaikan oleh Marjani, pada rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu 17 April 2024.

Dibacakan Marjani, urusan Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari.

“Untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi informatika dan komunikasi publik pemerintah daerah, dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia sebagai program 4 orang,” kata Marjani.

Selain itu, dalam rangka percepatan pelayanan informatika dan komunikasi publik perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana teknologi informatika dan komunikasi.

Marjani juga menyebutkan, pemerintah daerah perlu mencari solusi terhadap zona blind spot di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari.