Berita Terbaru
Jumat, 03 Mei 2024
Selasa, 30 April 2024
Manuver Salim-Ibrahim, Benarkah Cuma Jadi Boneka?
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Nama Salim dan Ibrahim belakangan ini mendadak hangat diperbincangkan usai mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari ke Kantor DPD PAN dan DPC PKB Batanghari belum lama ini.
Namun banyak pihak menduga, dua anggota DPRD aktif periode 2019-2024 ini merupakan "pasangan boneka" yang kemungkinan disiapkan untuk mengantisipasi pertarungan petahana (Muhammad Fadhil Arief.red) melawan kotak kosong di Pilkada Batanghari November mendatang.
Menyikapi kabar ini, pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah berpendapat, "dinginnya" situasi politik di Batanghari bisa jadi alasan kuat munculnya isu pasangan boneka.
"Saya kira orang bisa saja menduga pasangan disiapkan untuk menghindari perang melawan kotak kosong, karena dinamika politik di Batanghari saat ini sangat sepi, yang menunjukkan kuatnya petahana di pilkada 2024 ini," kata Arfa'i, Selasa (30/04/24).
Namun demikian, Arfa'i juga menyebutkan, pasangan Salim-Ibrahim harus segera bicara ke publik tentang keseriusannya melawan Fadhil Afief, agar masyarakat tidak mengira bahwa pasangan ini hanya "calon boneka" saja.
"Saya kira pasangan ini harus menyampaikan terbuka kepada publik motivasi pencalonannya ini, apakah betul-betul dengan kekuatan penuh untuk melawan petahana atau hanya sebagai pelengkap saja agar tidak melawan kotak kosong," tuturnya.
"Ini penting disampaikan supaya masyarakat bisa menilai siapa yang akan mereka pilih di pilkada 2024 ini," sambung Dosen Fakultas Hukum UNJA itu.
Sementara itu, Pengurus Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Aris, punya pandangan lain, menurutnya, politisi PAN (Salim.red) dan PDI P (Ibrahim.red) ini serius untuk menantang Muhammad Fadhil Arief di pergelaran pilkada mendatang.
"Menurut hemat saya ini tidak bisa disetting orang, karena ini berkaitan dengan partai masing-masing, pastinya partai sudah punya calon siapa yang layak dimajukan, dan nanti keputusannya ada di DPP kan? Ini bukan hanya tingkat kewenangan di daerah tapi berjenjang," kata Aris, Selasa (30/4/24).
"Di pusat mau ngasih rekomendasi itukan pasti punya alasan, layak atau tidak layak. Pendukungnya seperti apa, elektabilitas dia gimana, rekam jejaknya juga, inikan jadi penilaian," tukas Aris.
Aris juga meyakini, langkah yang diambil dari politisi PAN dan PDI P ini bukanlah perkara untuk memancing reaksi para penantang MFA agar keluar gelanggang.
"Kalau dia sudah mengembalikan formulir artinya kan dia serius, terlepas apakah karena ada kemungkinan untuk memancing calon lainnya supaya keluar, karena Batanghari ini memang sepi tidak mencuat seperti daerah lainnya, tapi yang jelas partai akan mengukur kekuatan calon yang diusungnya," papar Mantan Komisioner KPU Batanghari itu.
Lebih jauh Aris meyakini, setelah nama Salim dan Ibrahim, tokoh-tokoh politik tersohor lainnya akan bermunculan untuk mendaftar di masing-masing partai sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.
"Saya yakin ada kandidat lain, tidak mungkin hanya ada Salim dan Ibrahim saja. PKB, PAN, Golkar, Gerindra pasti ado calon lain juga yang mendaftar. Kecuali PPP yang memang sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon, kalau partai lain harus koalisi," jelasnya.
Reporter: Juniko
Senin, 29 April 2024
A1 Setda Batanghari Buka Rapat Gugus Tugas KLA
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Asisten I Setda Kabupaten Batanghari Rifa’i membuka rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari pada Senin, (29/4/2024) pagi.
Kabupaten Batanghari sendiri saat ini sudah mendapatkan predikat Madya sebagai salah satu kabupaten layak anak di Indonesia.
Untuk menjamin dan meningkatkan fasilitas ruang publik serta program lainnya yang berkaitan dengan kabupaten layak anak. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar rapat bersama dengan unsur Forkompimda serta organisasi perangkat daerah dan forum anak.
Rifai dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk anak adalah investasi terbaik bagi negara dan daerah. Oleh sebab itu, menjamin keselamatan dan kesehatan anak adalah bentuk upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik kedepannya.
Untuk itu, pasa tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Batanghari menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya ditingkat Madya untuk naik menjadi Nidya.
“SDM yang unggul di masa depan harus dipersiapkan yang mampu mendukung terpenuhinya hak anak. Dan terlindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ujarnya.
Rifai mengatakan bahwa saat ini kabupaten Batanghari sudah menyediakan beberapa fasilitas ramah anak seperti taman-taman bermain dan ruang publik khusus anak-anak baik itu di Rumah Dinas Bupati Batanghari Alun-alun Batanghari dan tempat lainnya.
Ia berharap dengan adanya pertemuan ini dapat menghasilkan ide-ide dan gagasan untuk memberikan fasilitas terbaik bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Batanghari.
“Semoga pertemuan ini menghasilkan ide dan solusi serta indikator kota layak anak,” pungkasnya.
Pemkab Batanghari Baiat Ikrar Kesetiaan NKRI Jemaah Anshory Sariah dan Eks Napi Teroris
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar acara lepas Baiat dan Ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama Jamaah Anshoru Syariah dan eks Napi teroris (Napiter) wilayah Jambi.
Penandatanganan pernyataan Ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhadap oknum paham intoleran, radikalisme dan terorisme itu dilakukan oleh Jamaah Anshoru Syariah dan Eks. Napiter wilayah Jambi, Selasa, sebagai simbol kesadaran terhadap ideologi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, Selasa.
Tujuan acara di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari tersebut adalah untuk mencegah terjadinya ancaman tindak pidana terorisme yg dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah Provinsi Jambi.
Wakil Bupati Kabupaten Batanghari Bakhtiar memberikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI Polri yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut di lingkungan Pemkab Batanghari.
Bakhtiar mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengucapkan ikrar atas upaya bersama meningkatkan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Batanghari
“Untuk pencegahan radikalisme bukan hanya melalui ikrar saja tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran sehingga dapat mencegah radikalisme yang dapat menjadi ancaman,” ujarnya.
Kegiatan seperti ini sangat penting menegaskan komitmen bersama untuk melawan dan menolak paham radikalisme yang dapat melemahkan ideologi bangsa ini.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Jambi Al Haris menyampaikan harapannya agar pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu tidak hanya formalitas semata.
Ia berharap ucapan tersebut benar-benar membuktikan perbuatan dan tingkah lakunya sesuai dengan ideologi NKRI, yaitu Pancasila.
“Setelah di ucapkan ikrar tersebut agar bisa diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari nantinya,” katanya.
Pascapelepasan bai’at dan bersumpah setia pada NKRI, mereka kemudian satu persatu mencium bendera merah putih yang merupakan lambang negara Indonesia.
Acara tersebut diakhiri dengan pemberian bantuan sosial dari Kapolda jambi kepada para jemaah JAS dan eks Napiter.
Minggu, 28 April 2024
Sama-sama Ambil Formulir di PKB, Salim Dikabarkan Duet dengan Ketua PDI P Batanghari
Bukan Hafiz Fattah, Kader PAN Satu Ini Bakal Tantang MFA di Pilkada Batanghari
Kamis, 25 April 2024
Bupati Batanghari Gelar Halal Bihalal Bersama Insan Pers
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief Silaturahmi dan Halal Bihalal bersama seluruh Insan Pers/Wartawan liputan Kabupaten Batanghari di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari Kamis (25/4).
Masih di dalam Bulan Syawal yang fitri kita sesama umat muslim selalu menjalin silaturahmi dan saling maaf-memaafkan,” kata Bupati dalam sambutanya.
Menurut dia, dengan berjalannya waktu demokrasi Kabupaten Batanghari lebih baik, di karenakan peran media pers merupakan sebagai fungsi kontrol dan sosial kontrol dalam Masyarakat dan pemerintah.
” Aktualitas dan fakta menjadi dasar utama dalam sebuah artikel dan narasi dari suatu situasi keadaan,” ujarnya.
Dalam hal ini, kata dia, adanya perbedaan pandangan dan keanekaragaman pola pikir adalah suatu yang wajar dalam kehidupan yang majemuk, karena dengan itu memberi edukasi dalam berfikir baik dengan koridor aman, rukun dan seimbang.
Di akhir sambutan Bupati dan Wakil Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari, mengucapkan Mohon Maaf Lahir dan Batin dan berharap kita semua kembali fitri serta dapat berbuat lebih baik di kemudian harinya.
Anwar Sadat Buka Musrenbang RPJPD
Acara yang digelar di Balai Pertemuan Kantor Bupati, dihadiri oleh Unsur Forkopimda, PJ Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Para Narasumber, Para Camat, Pimpinan Bank dan Perusahaan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menjelaskan bahwa musrenbang RPJPD merupakan pendekatan partisipatif untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD.
“Bagi para pemangku kepentingan dari Kabupaten berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam kesempatan ini kami mengajak untuk terus bersama-sama membangun konektivitas antar kabupaten dengan menuangkannya dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Karena, konektivitas antar wilayah merupakan aspek yang sangat mempengaruhi perkembangan suatu daerah,” katanya
RPJPD merupakan arah dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2045 menjadi momen penting bagi pemangku kepentingan, karena hasil pemikiran akan menjadi landasan pada rencana pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam empat kali RPJMD.
“Kita sangat berharap RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2045 mampu mengatasi permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta mendukung pencapaian visi Indonesia emas 2045.” harap Bupati
Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Musrenbang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2045 dan diakhiri dengan pemaparan materi oleh para narasumber.
Pemkab Batanghari Serahkan SK Pengangkatan 846 PPPK Tahun 2023
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief di Jambi, Kamis, mengatakan PPPK yang dilantik bisa menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas yang diamankan kepadanya.
“Untuk PPPK yang dilantik hari ini agar dapat menunjukkan kinerja yang optimal dan berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Batanghari,” kata Fadhil
Sebanyak 846 PPPK yang menerima SK pengangkatan terdiri dari formasi tenaga kesehatan sebanyak 477 orang, guru 319 orang dan teknis 50 orang.
Bupati mengharapkan kepada PPPK yang dilantik ini agar bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas serta mampu berbuat lebih dari apa yang didapat tersebut, sehingga mampu berkontribusi untuk membawa kemajuan Kabupaten Batanghari.
“Karena kinerja PPPK ini akan dievaluasi untuk keberlanjutan kontrak, sehingga harus menunjukkan kinerja yang maksimal,” kata dia.
Tentunya dengan pengangkatan jabatan ini, kata Fadhil, dapat meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia di Kabupaten Batanghari, serta bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan jabatan yang kosong dan melayani masyarakat.
Sementara itu, untuk penerimaan PPPK 2024 Pemkab Batanghari mengusulkan sebanyak 3.700 formasi dan 110 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Pemkab Batanghari juga telah melakukan pengusulan untuk penerimaan CPNS, kepada pemerintah pusat untuk formasi yang tidak dapat diisi oleh PPPK.
Fadhil menegaskan kepada peserta seleksi PPPK 2023 yang belum lolos dapat mengikuti seleksi PPPK 2024.
Pemkab Batanghari Peringati Hari Otonomi Daerah Tahun 2024
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabuoaten Batanghari, Jambi, menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII tahun 2024 dengan tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.
Bupati Kabupaten Batanghari Muhammad Fadhil Arief membacakan pidato Mendagri yang menyampaikan, peringatan ini untuk memperkokoh komitmen tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.
Pemerintah daerah juga diharapkan mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.
“Untuk generasi mendatang bahagia perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari satu abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memenuhi kembali arti filosofi dan tujuan dari otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri,” kata dia.
Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang pada pasal 18 undang-undang Dasar 1945.
Daerah dirancang untuk mencapai 27 utama termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi kesejahteraan desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif efisien dan ekonomis.
Melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada daerah yang bersangkutan atau endogenius development serta pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.