Dewan Pinta Pemerintah Batanghari Tertibkan Warga SAD yang Meresahkan

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari meminta pemerintah daerah segera menertibkan warga Suku Anak Dalam (SAD) yang dinilai sudah meresahkan masyarakat.

Dewan berpendapat, kelakuan warga SAD dsudah mengganggu kenyamanan pengunjung sejumlah objek wisata yang ada di Batanghari.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin. Ia meminta Instansi terkait segera menyelesaikan persoalan ini.

"Kita minta peran Dinas Sosial dan Satpol PP segera menindak SAD yang meresahkan ini," kata Ilhamuddin, Senin (27/5/24).

Ilhamudin menyayangkan, sikap cuek dari Dinas Sosial terhadap warga SAD yang berkeliaran di kawasan Aek Meliuk depan Rumah Dinas Bupati Batanghari ini. Katanya, hal itu akan membuat sepi pengunjung.

"Uang kita sudah banyak habis untuk pembangunan itu, jangan sampai gara-gara ini jadi sepi," jelasnya.

Wagub Sani: Dumisake Pendidikan, Program Percepatan dan Pemerataan Pendidikan

JAMBI, TIGASISI.NET  - Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., menghadiri Haflah Miladiyah ke-13 dan Akhirussanah Pondok Pesantren (Ponpes) Ummul Masakin, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Selasa (28/05/2024).

Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani mengucapkan rasa syukur karena dapat hadir secara langsung pada acara tersebut. “Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama pimpinan Ponpes, majelis guru, orang tua, serta tokoh agama dan para santri yang saya cintai, semoga kegiatan ini selalu di ridhoi Allah,” ucap Wagub Sani.

“Akhirussanah Ponpes ini merupakan kebahagiaan bagi orang tua, karena sudah satu tahapan yang dilalui dalam proses belajar mengajar di pesantren. Semoga hal baik dan ilmu yang diterima dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat,” tambah Wagub Sani.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sani juga mengajak para santri untuk tidak berhenti menuntut ilmu dan mengamalkannya. “Ada tiga perkara yang tidak terputus amalnya apabila meninggal dunia, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat,” ajak Wagub Jambi tersebut.

“Karena ilmu yang bermanfaat bukanlah yang membuatmu tersohor, bukan yang membuatmu dipuja dan dihormati, tetapi ilmu yang membuatmu menjadi rendah hati, dicintai oleh langit dan dikenang dibumi,” sambungnya.

Orang nomor dua di Provinsi Jambi tersebut juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sangat mendukung perkembangan dan pemerataan dunia pendidikan melalui program Dumisake. “Dumisake Pendidikan merupakan salah satu upaya Pemprov Jambi dalam mengembangkan dan melakukan pemerataan pendidikan di Provinsi Jambi,” ungkap Wagub Sani.

“Dumisake Pendidikan adalah program percepatan dan pemerataan pembangunan khususnya bidang keagamaan yaitu Jambi Agamis, salah satunya memberikan bantuan operasional bagi pesantren, sehingga kualitas dan mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Ponpes Ummul Masakin Nizomudin menuturkan, berdirinya Ponpes ini dengan tujuan untuk membantu anak-anak yang ingin bersekolah namun tidak memiliki cukup biaya. “Berdirinya Ummul Masakin ini kita berharap dapat membantu anak-anak yatim piatu dan yang kurang mampu, dan mereka sekolah secara gratis disini. Saat ini, santri kita berjumlah 565 orang dan 125 orang yang kita sekolahkan secara gratis,” tutur Ustadz Nizomudin.

“Alhamdulillah, sampai hari ini Allah membantu dan mewujudkannya. Namun, perjalanan Ponpes ini tidak terlepas dari bantuan serta perhatian dari Pemprov Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari,” pungkasnya.

DPRD Batanghari Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - DPRD Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka Jawaban Pemerintah Atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batanghari TA 2023, Selasa (28/5/24).

Rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin yang didampingi oleh Sekretaris Dewan M. Ali AB.

Dalam kesempatan, dari pihak pemerintah yang dihadiri oleh Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar mengapresiasi atas kritik dan saran dari sembilan fraksi di DPRD.

"Kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan DPRD yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota pengantar LKPD," kata Bakhtiar.

"Tentunya besar harapan kami hubungan yang baik antar DPRD dan Pemerintah Daerah dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan," tambahnya.

Ilhamuddin Pimpin Rapat Paripurna Pemamdangan Umum Fraksi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Wakil Ketua DPRD Batanghari Ilhamuddin. S.Pd.I Pimpin Rapat Paripurna tentang pemandangan umum yang telah disampaikan oleh 9 Fraksi DPRD Kabupaten Batang Hari terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023, pada Sidang Paripurna Selasa, 28/05/2024 .

Adapun jawaban pada pandangn umum Fraksi yang pertama di jawab oleh Pemerintah Batang Hari melalui Wakil Bupati yakni Pemandangan Umum dari fraksi Partai Amanat Nasional.

Pada pidatonya, Wabup Bakhtiar menyampaikan bahwa, Kami sangat sepakat dengan pandangan Fraksi PAN terkait dengan capaian target PAD yang belum mencapai 100 persen.

” Melalui momentum Perda PDRD yang baru kita berupaya menjadikan momentum perbaikan pada aspek tata kelola dan terutama mengoptimalkan Potensi yang sangat besar kita miliki. Untuk momentum peningkatan PAD terutama sektor Pajak Daerah tentu membutuhkan kesadaran tinggi dan peran aktif kita semua bersama masyarakat pelaku usaha di wilayah Kabupaten Batang Hari,” kata Wabup Bakhtiar pada Rapat Paripurna Jawaban atas pemandangan Fraksi, di Gedung DPRD.

Quzwaini Pinta Pengelolaan Keuangan Daerah Berdampak Luas Bagi Kesehahteraan Masyarakat

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Quzwaini Marzuki meminta pengelolaan keuangan daerah mesti berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Batanghari.

"Bagaimana dalam proses pengelolaan keuangan daerah bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, baik itu dari peningkatan ekonomi maupun peningkatan SDM masyarakat Batanghari," ungkap Quzwaini, Senin (27/5/24).

Tak hanya itu, politisi dari Partai Demokrat ini juga meminta pemerintah daerah menjalin sinergisitas yang baik bersama DPRD.

"Sehubungan dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Batanghari meminta kepada pemerintah daerah bersinergi dengan DPRD Kabupaten Batanghari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan perubahan sesuai tugas dan wewenang dan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Ilhamudin Pimpin Rapat Paripurna LKPD Kabupaten Batanghari TA 2023

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Bupati Batanghari Tahun anggaran 2023, Senin (27/05/2024).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Batanghari, Ilhamudin didampingi Sekwan DPRD, Muhammad Ali, SE.

Nota pengantar LKPD Bupati Batanghari tahun anggaran 2023 ini dibacakan oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar, SP.

Wakil Ketua II DPRD Batanghari, Ilhamudin mengatakan, rapat paripurna ini berdasarkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan surat Bupati Batanghari perihal penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023.

Ilhamudin juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Batanghari dan undangan yang telah dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar LKPD Bupati Batanghari tahun anggaran 2023 ini.

Tampak hadir Anggota DPRD Batanghari, Forkopimda, Asisten Setda Batanghari, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag, Camat, Kepala Desa dan Lurah serta undangan lainnya.

8 Fraksi DPRD Batanghari Sampaikan Pemandangan Umum LKPD 2023

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023, Senin Sore (27/05/2024).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin didampingi Sekwan, M. Ali Ab dan dihadiri Wakil Bupati, H. Bakhtiar, Forkopimda, OPD, Camat, Lurah dan Kades dalam Kabupaten Batanghari.

Adapun delapan fraksi yang menyampaikan yakni, fraksi PAN, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Gerindra, Demokrat, PDI dan PKS. Pandangan umum yang disampaikan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023

Polemik Tunda Bayar Pemerintah Daerah Jadi Perhatian Khusus DPRD Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Adanya tunda bayar anggaran tahun 2023 pada beberapa kegiatan yang nilainya capai puluhan milyar, Dewan Perwakilan Rakyat Batanghari (DPRD) meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari memberikan jawaban/tanggapan perihal tersebut.

Hal itu, diungkapkan oleh Azizah dari Fraksi PAN pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap LKPD tahun anggaran 2023, Senin (27/05/2024).

Dikatakan Azizah, bila melihat data dokumen laporan keuangan Pemda Batanghari tahun anggaran 2023 yang diserahkan kepada DPRD Batanghari tercatat ada 479 objek kegiatan yang tersebar hampir di seluruh OPD mengalami tunda bayar.

“Besaran tunda pembayaran oleh Pemda mencapai Rp. 52.428.321.099,39. Fraksi PAN berharap Pemda bisa memberikan penjelasan atas terjadinya tunda bayar kegiatan tersebut dan muaranya bisa diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

“Oleh karena itu, Fraksi PAN sangat berharap, dalam proses pembahasan antara DPRD dan Pemda atas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 yang disertai dengan laporan keuangan pemda bisa terjawab,” ungkapnya

Dewan Pertanyakan Status Aset Tanah Pemda yang Dipakai Pribadi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Adanya aset tetap Pemda Batanghari berupa tanah yang dipinjam pakaikan kepada beberapa pihak yang tidak didukung dengan dokumen/berkas pinjam pakai, menjadi pertanyaan DPRD kepada Pemda Batanghari. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Mardiana yang merupakan anggota DPRD Fraksi Golkar saat menyampaikan padangan umum terhadap nota pengantara LKPD tahun 2023, Senin (27/05/2024).

Dikatakanya, tertulis dalam buku audit LKPD bab IV dijelaskan bahwa pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun Fraksi Golkar meminta penjelasan pos PAD salah satunya yang bersumber dari aset pemda. 

“Terkait aset tetap , tanah, kami melihat ada daftar tanah yang dipinjam pakaikan pada pihak lain. Dan dalam daftar tanah pinjam pakai dengan pihak lain yang tidak didukung dokumen pinjam pakai, serta daftar tanah pinjam pakai, sewa dan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain,” kata dia.

“Kami menemukan daftar yang mencantumkan nama peminjam dari lembaga pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah tanah tanah yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat dihibahkan, dan tidak lagi dikenakan sewa dan KSO?,” sambungnya. 

Ia juga menyebutkan bahwa lembaga pendidikan yang menggunakan aset pemda tersebut dapat meningkatkan SDM masyaraklat Batanghari. 

“Mengingat lembaga pendidikan yang menggunakan aset pemda tersebut dapat meningkatkan SDM masyarakat Batanghari, yang merupakan salah satu visi misi Batanghari Tangguh, mohon penjelasan,” pungkasnya. 

Ini Pemandangan Umum Fraksi Nasdem Terkait LKPD Kabupaten Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari fraksi Nasional Demokrasi (Nasdem) turut serta menyampaikan pandangan umum terhadap LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.

Pandangan umum tersebut disampaikan pada saat rapat paripurna yang yang diselenggarakan di kantor DPRD Kabupaten Batanghari itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Ilhamuddin.

Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, para anggota DPRD setempat, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Para Camat dan Kades serta para tamu undangan lainnya.

Penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi terhadap LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 dari Partai Nasdem itu diwakili oleh Anggota DPRD Marzani.

Dalam penyampaiannya Marzani mengatakan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari pada tahun 2023 belum tercapai.

“Realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar 138.962.723.602 rupiah atau sebesar 68,58 persen, dari target anggaran sebesar 202.608.603.367 rupiah,” katanya.

Maka dari itu, Fraksi Nasdem meminta kepada Bupati dan seluruh stackholder terkait untuk dapat lebih focus lagi didalam mencapai target PAD pada tahun selanjutnya.

“Kami dari fraksi Nasdem meminta kepada saudara Bupati, Wakil Bupati agar PAD ini menjadi salah satu target khusus dan kepada pihak jajaran lainnya agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” Tutur Marzani.

Masih kata Marzani, sebagai salah satu fungsi pengawasan tentunya pahakny akan terus melakukan pengawasan agar PAD Kabupaten Batanghari di tahun berikutnya bisa tercapai.

“Ini adalah harapan kita bersama dan diperkllukan juga kerjasama serta koordinasi yang baik juga didalam mencapai target PAD di tahun berikutnya,” ungkapnya